Jakarta (ANTARA News) - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengusulkan, jika pemerintah jadi membeli pesawat kepresidenan, maka pengelolaan operasional pesawat diserahkan ke PT Garuda Indonesia atau PT Pelita Air Service."Kalau memang dibeli, pesawat kepresidenan itu sebaiknya diserahkan operasionalnya ke PT Garuda atau PT Pelita," kata Kalla di Jakarta, Senin, menanggapi rencana pemerintah membeli pesawat kepresidenan.
Dia menjelaskan, selain biaya pembelian pesawat yang mahal maka akan ada biaya operasional dan perawatan yang mahal sehingga akan lebih efisien jika diserahkan ke Garuda atau Pelita Air Service.
Kalla mengungkapkan, pada 2007 ada usulan untuk membeli pesawat kepresidenan yang dilatarbelakangi mahalnya biaya sewa pesawat kepresidenan sekitar Rp250 juta per jam.
"Waktu itu solusi yang saya usulkan bukan membeli pesawat, tetapi kita minta Garuda atau Pelita membeli dan kita nanti menyewanya," kata Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) itu.
Menurutnya, saat itu (2007) sebenarnya rencana tersebut sudah dijalankan oleh PT Pelita Air Service di bawah pimpinan Samudra Sukardi.
Ia menuturkan, saat itu sudah ada kecocokan untuk membeli pesawat bekas jenis Airbus A320 dengan harga hanya sekitar 35-40 juta dolar AS.
"Pelita waktu itu sudah bayar tanda jadi sebesar Rp1 miliar dan sudah kirimkan pilot serta awaknya untuk dilatih di Perancis," kata Kalla.
Menurut perhitungkan, dengan pola yang beli PT Pelita dan Sekneg tinggal menyewa, maka harga sewanya menjadi lebih murah, hanya sekitar Rp100 juta per jam.
Namun, kata Kalla, tiba-tiba saja rencana tersebut dibatalkan.
"Waktu itu tiba-tiba dibatalkan. Saya tidak tahu siapa yang membatalkannya," katanya heran.
Kalla mengaku lebih merasa heran lagi ketika saat ini muncul pemberitaan rencana pembelian pesawat kepresidenan baru. (*)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar